berita

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menyatakan serapan dana corporate social responsibility (CSR) untuk Kota Bandung masih cenderung rendah. Kebanyakan dana CSR itu tidak terakses oleh warga Kota Bandung.

"Kurang-lebih sebesar Rp 15 triliun per tahun dari CSR itu tidak terakses di Indonesia. Masalahnya dana itu semua tidak akan berfungsi sebagaimana adanya karena tidak dicari dan dijemput," kata Emil--sapaan akrab Ridwan--dalam acara launching Peremajaan 40 Unit Bus Damri Kota Bandung di Hotel Panghegar, Jalan Merdeka, Nomor 3, Kota Bandung, Senin, 9 Maret 2015.

Sedangkan untuk dana CSR di Kota Bandung, Ridwan menambahkan, per tahunnya mencapai Rp 100 miliar. Itu merupakan dana CSR yang masuk ke Pemerintah Kota Bandung. Rinciannya 70 persen dari perusahaan Belanda dan 30 persen lagi dari perusahaan lain yang ada di Kota Bandung.

Menurut Ridwan, dengan dana sebesar itu, permasalahan sarana transportasi umum di Kota Bandung bisa terselesaikan. Warga Kota Bandung pun, kata Ridwan, akan makmur semuanya.

Menurut Ridwan, konsep makmur itu, orang kaya semakin kaya sedangkan orang miskin naik kelas. Sehingga mengangkat derajat orang miskin menjadi lebih makmur.

Ridwan menuturkan, selain CSR ada pula dana hibah dengan sistem tidak ada persentase dari perusahaan yang memberikan dana hibah. "CSR itu nilainya sebesar 2-3 persen dari aset perusahaan, sedangkan untuk hibah sistemnya suka-suka tanpa persentase," kata Ridwan.

Menurut Ridwan, untuk dana CSR dari perusahaan Agung Podomoro saja mencapai Rp 750 juta per tahun untuk Kota Bandung. "Omzet Agung Podomoro kan bertriliun-triliun tiap tahunnya, makanya sangat disayangkan jika anggaran CSR-nya tak terakses," kata Ridwan.

(Sumber:http://www.tempo.com)

Bappeda Provinsi Jawa Barat

Jl. Ir.H.Juanda No.287
Bandung 40135 - INDONESIA
Tel. (62-22)2516061
Fax. (62-22)2510731



TOTAL PENGUNJUNG


PENGUNJUNG ONLINE


Beranda | Sambutan dari Gubernur | Tentang Kami | Informasi Pembangunan Jabar | Agenda Tahunan | Publikasi CSR | Kontak Kami
Hak Cipta © 2011 - 2018 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Jawa Barat