publikasi CSR

PERKEMBANGAN CSR JAWA BARAT

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan  serta Corporate Social Responsibility (CSR) yang dimilki oleh dunia usaha dan dunia industri di Provinsi Jawa Barat harus difasilitasi dengan sistematis sehingga memberikan kontribusi yang besar pada pembangunan daerah, oleh karena itu diperlukan sebuah upaya terstruktur untuk mengembangkan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan para pelaku dunia usaha dan dunia industri.

Pendidikan, kesehatan, ekonomi, bina lingkungan dan energi alternatif sebagai aspek pembangunan daerah menjadi salah satu Program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dimilki oleh dunia usaha dan dunia industri di Provinsi Jawa Barat. Untuk itu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat melakukan inisiasi untuk menjalin kerjasama yang sinergis dengan dunia usaha /dunia industri  yang ada di Provinsi Jawa Barat.

Upaya sistematis dimaksud adalah dengan segera menggiatkan  dan menajamkan kembali program-program CSR Jawa Barat melalui  aktivitas-aktivitas inovasi yang meliputi inventarisasi data base,FGD CSR, penyusunan Leaft Let CSR Jabar ,penyusuan Pergub Tim Fasilitator CSR Jawa Barat,CSR Gathering serta turut serta aktif dalam seminar dan worshop yang terkait dengan perkembangan CSR di Jawa Barat.

Terkait dengan perkembangan CSR Jawa Barat  tersebut dengan ini dapat Kami sajikan beberpa sampel Inisiasi aktivitas CSR Jawa Barat sebagai berikut:

Dokumentasi
Perkembangan Kegiatan CSR Jawa Barat Tahun 2013

 


FGD Program CSR/PKBL Jawa Barat Dengan  Dunia Usaha
Bandung,22 Mei 2013
(EO: Bappeda Prov. Jabar)

WORKSHOP
Corporate Social Responsibility (CSR)
 Hotel Hilton-Bandung, 12  September 2013
(EO: PT.Markplus Insight)

STAND PAMERAN CSR JABAR
PADA ACARA
INDONESIA ECONOMI OUTLOOK
Hotel Hilton- Bandung, 20 Nopember 2013
(EO:PT.Markplus Insight)

STAND PAMERAN CSR JABAR
PADA PERINGATAN
HARI KESETIAKAWANAN NASIONAL
Bogor-Sentul, 20 Desember 2013
(EO: Dinsos Prov Jabar)

 

PERJALANAN PERLUNYA PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT 
TENTANG PEDOMAN TJSL DAN PKBL,
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI JAWA BARAT
 


ABSTRAK

CSR harus dimaknai bukan lagi hanya sekedar responsibility karena bersifat voluntary, tetapi harus dilakukan sebagai mandatory dalam makna liability karena disertai dengan sanksi. Penanam modal baik dalam maupun asing tidak dibenarkan hanya mencapai keuntungan dengan mengorbankan kepentingan-kepentngan pihak lain yang terkai dan harus tunduk dan mentaati  ketentuan CSR sebagai kewajiban hukum jika ingin menanamkan modalnya di Jawa Barat. Komitmen bersama untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan menciptakan iklim investasi bagi penanam modal untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai melalui  pelaksanaan CSR. CSR dalam konteks penanaman modal harus dimaknai sebagai instrumen untuk mengurangi praktek bisnis yang tidak etis di Jawa Barat.

 

 LATAR BELAKANG

  • Program CSR/ PKBL merupakan peran serta kalangan dunia usaha (BUMN dan Swasta) dalam mendukung pelaksanaan program-program pembangunan Pemerintah.
  • Salah satu bentuk kegiatan swasta berupa tanggung jawab sosial kepada masyarakat dan lingkungan sekitar
  • Adanya pemikiran dan gagasan untuk menciptakan sinergi antara program pembangunan yang dicanangkan Pemerintah dengan program PKBL /CSR kalangan dunia usaha (BUMN & Swasta).
  • Program CSR/PKBL selama ini berjalan secara sporadis lebih berdasar kepada keinginan dari pihak perusahaan sebagai donatur itu sendiri, tidak mengacu kepada dokumen-dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, dll). yang sudah ditetapkan baik oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.
  • Potensi dunia industri dan dunia usaha untuk mendukung program pembangunan sangat besar, yang dapat berkontribusi melalui program CSR /PKBL, sehingga menjadi salah satu sumber pendanaan non pemerintah (non APBN dan non APBD).
  • Upaya peningkatan efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan CSR /PKBL, sehingga dapat meningkatkan sinergitas serta sasaran kerjasama pembangunan yang dapat mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

 

KONSEP DASAR  

  • Pengelolaan dana CSR /PKBL hendaknya dikelola secara sistematis dan terstruktur sehingga lebih fokus dan sinergis dengan arah program pembangunan itu sendiri yang mengedepankan aspek kesejahteraan bagi masyarakat.
  • Terjalinnya kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan pelaku dunia usaha dan dunia industri dapat sejalan dan seiring, secara optimal, maka program ini diharapkan akan menjadi keuntungan bagi kedua belah pihak sebagai sarana untuk “ Membangun Daya Saing Daerah dan Keunggulan Perusahaan “.
  • Pencitraan perusahaan yang baik akan menjadikan image yang baik pula bagi daerah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Kabupaten/Kota itu sendiri.
  • Program CSR ini sebagai upaya dalam melakukan akselerasi program pembangunan di Provinsi Jawa Barat sesuai dengan visi dan misi Provinsi Jawa Barat.

 

PERDA DAN PERGUB TENTANG
PEDOMAN TJSL DAN PKBL DI PROPINSI JAWA BARAT 

Contoh MOU Kerja Sama CSR Jabar.pdf

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NO.2 TAHUN 2013  TENTANG PEDOMAN TJSL DAN  PKBL DI JAWA BARAT.pdf

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT  NOMOR 30 TAHUN 2011  TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI JAWA BARAT.pdf

Bappeda Provinsi Jawa Barat

Jl. Ir.H.Juanda No.287
Bandung 40135 - INDONESIA
Tel. (62-22)2516061
Fax. (62-22)2510731



TOTAL PENGUNJUNG


PENGUNJUNG ONLINE


Beranda | Sambutan dari Gubernur | Tentang Kami | Informasi Pembangunan Jabar | Agenda Tahunan | Publikasi CSR | Kontak Kami
Hak Cipta © 2011 - 2018 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Jawa Barat